Laporan Keuangan Pemprov. Kepri Tahun 2012 Raih Opini WTP dari BPK RI

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini WTP tersebut merupakan perolehan untuk ketiga kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2010, 2011 dan 2012. hasil ini disampaikan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepri Drs. Parna, MM pada saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Prov. Kepri dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Kepulauan Riau atas Laporan Keuangan Pemprov. Kepri TA. 2012 kepada Gubernur dan Pimpinan DPRD Prov. Kepri di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Prov. Kepri, Senin (27/5).

Kepala BPK Perwakilan Kepri mengatakan bahwa Opini WTP yang diraih Pemprov. Kepri didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap empat hal, yaitu : 1) Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan; 2) Kecukupan Pengungkapan; 3) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan 4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern.

Selain itu, Kepala BPK Perwakilan Kepri juga mengungkapkan masih terdapat permasalahan dan temuan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov. Kepri. Pada aspek efektvitas sistem pengendalian intern terdapat empat permasalahan diantaranya adalah rekonsiliasi data keuangan kurang memadai dan pembayaran atas pelayanan rumah sakit belum sesuai dengan realisasi. Sedangkan dari aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terdapat sebelas temuan, diantaranya adalah pemungutan pajak air belum dilakukan terhadap seluruh wajib pajak dan jaminan kontrak adanya one prestasi belum dicairkan.

Maka atas temuan dan permaslahan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Kepri Drs. Parna, MM berharap Pemerintah Provinsi Kepri perlu segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti semua temuan paling lambat 60 hari sejak diterima hasil laporan keuangan tersebut, tambahnya. Dalam akhir sambutannya Kepala BPK Perwakilan Kepri Drs. Parna, MM juga berharap semoga Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov. Kepri dapat digunakan sebagai bahan perbaikan ke depan dan peningkatan kinerja pengelola laporan keuangan dan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kepri.

sementara itu,Gubernur Kepri H.M. Sani mengatakan dalam sambutannya bahwa perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian ini merupakan hasil kerja keras dan kerjasama semua pihak di jajaran Pemerintahan Provinsi Kepri mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. “ini semua hasil kerja keras kita semua, bukan Gubernur, karena Gubernur tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dan kerja sama semuanya, mulai dari pejabat sampai ke staf”, tambahnya.

Acara rapat Paripurna Istimewa DPRD Prov. Kepri ditutup dengan pembacaan do’a oleh Kabid Bimas Islam Kanwil Kemenag Prov. Kepri Drs. H. Marwin Jamal.(zm) Sumber : kemenag.go.id

APBD Kepri 2015 Capai Rp 3,6 Triliun

Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepri sedang menyusun Rancangan APBD Kepri 2015. Sementara ini, nilai RAPBD Kepri 2015 sekitar Rp 3,6 tiliun. Naik sekitar Rp 105 miliar dibandingkan APBD Kepri 2014 sebesar Rp 3,495 triliun.
Kepala Bappeda Provinsi Kepri Drs Naharuddin MTp mengatakan, pembahasan yang dilakukan eksekutif dalam tahap finalisasi. Dalam waktu dekat Pemprov Kepri akan menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ke DPRD Kepri.

“Setelah finalisasi dengan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, selanjutnya KUA PPAS ini akan kita sampaikan ke DPRD Kepri. Dalam waktu dekat inilah,” ujarnya, kemarin. Naiknya APBD Kepri 2015 ini lantaran adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan juga nilai Dana Bagi Hasil (DBH) terutama minyak dan gas.

Dari 40-an dinas, badan maupun biro di Pemprov Kepri, sekitar 30 persen APBD tersebut akan dialokasikan untuk Dinas Pendidikan 20 persen (sekitar Rp 720 miliar) dan Dinas Kesehatan 10 persen (sekitar Rp 360 miliar).Sektor yang berlanjut tahun 2015 adalah kebijakan pembangunan bidang pendidikan seperti tambah ruang kelas, peningkatan mutu, dan kualitas pendidikan, dan penunjang lainnya untuk sektor pendidikan. “Sektor lainnya adalah bidang kesehatan yang akan kita alokasikan anggarannya sebesar 10 persen. Tahun 2015, pembangunan RSUP Batu 8 Tanjungpinang akan dilanjutkan,” jelasnya.

Selain itu peningkatan Puskesmas di Tanjungbatu, Karimun, rehab RSUD Tanjungpinang, bantu rehab RSAL Tanjungpinang dan sektor-sektor kesehatan lainnya.Untuk infrastruktur jalan baik jalan di provinsi dan jalan provinsi di kabupaten/kota anggarannya tetap dialokasikan. “Sektor lainnya di bidang perhubungan, pariwisata, perikanan kelautan, sektor UKM, pengentasan kemiskinan, masalah ketenagakerjaan dan pengangguran dan sektor lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri tetap masuk prioritas,” tegasnya. (MARTUNAS) Sumber : Tanjungpinangpos.co.id

Bantuan Uang Muka KPR

Bantuan Uang Muka KPR

Bantuan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah manfaat yang diberikan kepada PNS dalam rangka memenuhi uang muka pembelian rumah yang dilakukan melalui fasilitas KPR.

PERSYARATAN UMUM

  1.  PNS Aktif Golongan I s/d Golongan III.
  2.  PNS dengan Masa Kerja paling singkat 5 Tahun.
  3.  Belum pernah memanfaatkan layanan Bantuan BAPERTARUM-PNS.
  4.  Belum memiliki rumah.

DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN BUM

  1.  Mengisi formulir permohonan.
  2.  Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) dan SK Kepangkatan terakhir.
  3.  Fotocopy Perjanjian Kredit KPR dan dilegalisir Bank penerbit.
  4.  Fotocopy buku tabungan atas nama pemohon.
  5.  Surat Kuasa Pencairan (Standing Instruction) bagi pengembang yang Mengurus Sebagian Uang Muka.

CATATAN :

  • Perjanjian Kredit KPR minimal diterbitkan bulan Januari Tahun 2006.
  • Fotocopi Surat Nikah dilampirkan apabila Perjanjian Kredit atas nama suami/istri pemohon.
  • Ketentuan pengiriman Surat Pengajuan BUM tanpa biaya (GRATIS) :
  1. Mencantumkan Nomor Kirbal di Pojok Kanan Atas amplop, dengan ketentuan kotak untuk mencantumkan Nomor Kirbal minimal 1cm x 3cm (seperti contoh dibawah ini).
DIKIRIM TANPA PERANGKO Ijin Kirbal Nomor : 118/KIRBAL/JKTM/AREA-IV/2013 Berlaku sampai dengan 31 Oktober 2014

2. Surat ditujukan kepada PO BOX 6666/JKTM 12700.

Sumber : http://www.bapertarum-pns.co.id/

Jokowi Minta Postur APBD Diubah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan gubernur se-Indonesia untuk melakukan rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kabinet Kerja 2014 di Istana Negara, Selasa (4/11). Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi meminta seluruh gubernur untuk mengecek posturAPBD di provinsinya masing-masing.

Menurut Jokowi, dari data APBD yang ia teliti, banyak daerah memiliki anggaran tidak proporsional. Ia menyebut, rata-rata daerah memiliki anggaran belanja pegawai jauh lebih besar dibanding anggaran pembangunan. Jokowi mengatakan, ada daerah yang memiliki anggaran belanja pegawai mencapai 80 persen, sedangkan anggaran pembangunannya hanya 20 persen. Bahkan, ia menambahkan, ada juga daerah yang memiliki anggaran dengan per­bandingan 85-15. “Ini berbahaya, harus di­ubah,” ujar Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Oleh sebab itu, mantan gubernur DKI Ja­karta tersebut meminta para gubernur untuk mengubah alokasi anggaran dari yang semula untuk pos belanja pegawai dipindah ke pos pembangunan. Jokowi menyebut, hal itu harus dilakukan agar lebih banyak anggaran yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam rapat kemarin, para kepala daerah juga diminta untuk menekan pemborosan dan meningkatkan pendapatan daerah. “Arahan Pak Presiden Jokowi dalam rangka menekan pemborosan bagaimana caranya agar gubernur berkoordinasi dengan kapolda. Selama ini baru 33 persen pertanggungjawaban keuangan dae­rah yang benar, tahun depan diharapkan bisa meningkat hingga 80 persen,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantor Kemen­dagri, kemarin.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat me­nutup rakornas mengatakan, negara disebut sehat jika pendapatannya lebih besar dibanding pengeluaran. Namun, yang terjadi di Indonesia selama ini, menurutnya, justru sebaliknya. “Masalah kita hari ini, yaitu ketidakseimbang­an. Tapi kita punya modal, ada potensi keka­yaan alam, diuraikan dalam APBN dan APBD, lalu diubah menjadi program,” ujarnya.

Karena itu, JK meminta agar daerah mema­hami bagaimana bentuk sinergitas yang harus dijalankan bersama pemerintah pusat. Tujuan­nya agar upaya meningkatkan pendapatan da­pat direalisasikan. Sehingga, tujuan memak­murkan masyarakat bisa dicapai.

Salah satu jalan yang ditempuh, yaitu me­nekan pengeluaran, didukung dengan kebijakan yang baik. Birokrasi di daerah juga harus men­dukung. ■ ed: fitriyan zamzami

Halimatus Sa’diyah, Ira Sasmita

Sumber : REPUBLIKA (05 NOVEMBER 2014)

Daerah Wajib Berhemat

Kemeneterian Dalam Negeri (Kemendagri) tancap gas untuk menghemat anggaran. Bukan hanya anggaran Kementerian yang dikencangkan, 34 provinsi dan 523 kabupaten/kota juga diminta untuk berhemat. Pengeluaran yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat diminta untuk ditunda.

Mendagri Tjahjo Kumolo mencontohkan beberapa anggaran yang bisa dikepras. Salah satunya adalah pengadaan mobil dinas untuk satuan kerja perangkat dinas serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). “Belanja semcam itu harus dikurangi,” ujar Tjahjo di gedung Kemendagri kemarin (3/10).

Penghematan anggaran itu, kata Tjahjo, akan berlaku untuk semua daerah. DKI Jakarta, misalnya, diprediksi hanya untuk satu bidang bisa menghemat Rp 4,7 triliun. “Ini baru Jakarta, belum daerah lainnya,” terangnya.

Soal bagaimana caranya agar setiap daerah patuh untuk melakukan efisiensi, menurut Tjahjo, presiden akan memanggil semua kepala daerah secara bertahap. Presiden akan meminta laporan keuangan masing-masing daerah.

Selain menghemat anggaran, kepala daerah diharapkan bisa memangkas jalur perizinan dan birokrasi sehingga pendapatan daerah juga meningkat. “Untuk kementerian, dilakukan hal yang sama. Bahkan, tidak boleh menambah jumlah pegawai,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Johan mengatakan, seharusnya fasilitas mobil dinas untuk DPRD hanya didapat pimpinan. Anggota DPRD tidak perlu mendapat fasilitas mobil. Namun, kenyataannya, banyak daerah yang memberikan fasilitas mobil kepada anggota DPRD. “Hal semacam inilah yang akan dipangkas,” jelasnya.

Sumber : otda.kemendagri.go.id

Presiden wajibkan daerah bentuk layanan satu atap

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu satu tahun bagi seluruh pejabat daerah untuk mempersiapkan layanan satu atap atauone stop service guna meningkatkan kinerja pemerintah.

“Saya sudah melihat di provinsi one stop service banyak yang sudah siap. Tapi masih banyak yang belum. Mulai tahun depan akan kita berikan waktu setahun, setelah itu tidak ada waktu lagi,” kata Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Kabinet Kerja 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Di hadapan para pejabat daerah itu, Presiden menegaskan akan ada sanksi bagi pemerintah daerah yang belum mempunyai layanan satu atap. Ia bahkan tidak menutup kemungkinan adanya sanksi dalam bentuk pemberhentian dana alokasi khusus.

Ia menyebut hal itu sebagai politik anggaran. “Meski pun saya tahu di DAU ada caranya, tapi memang harus kita lakukan, supaya kita bisa men-drive agar semuanya siap menerima one stop service,” katanya.

Presiden menilai layanan satu atap sebagai salah satu cara untuk menghentikan keluhan publik pada masalah perizinan.

Pada kesempatan itu Presiden menyampaikan bahwa saat berkunjung ke Palembang ia memperoleh laporan jika ada proyek pembangunan pembangkit listrik yang tidak selesai setelah enam tahun hanya karena masalah izin.

“Bayangkan enam tahun, padahal kita tahu, di Sumsel sangat kekurangan,” katanya seraya menambahkan bahwa kasus Palembang bukan satu-satunya masalah terkait izin.

Seusai membuka rapat koordinasi nasional itu Presiden Jokowi melakukan foto bersama dengan para peserta rapat di tangga Istana Merdeka.

Sumber : Kemendagri.go.id

Mendagri: Baru 33 persen LPJ keuangan daerah benar

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mencurigai masih banyak potensi penyimpangan anggaran di daerah. Hal lantaran dari sekian banyak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan daerah yang diterima Kemendagri, baru 33 persen yang dinyatakan benar.

“LPJ daerah baru 33 persen yang benar. Ini potensi (penyimpangan),” ujar Tjahjo dalam rapat koordinasi nasional dengan gubernur seluruh Indonesia di kantornya, Jakarta, Selasa (4/11).

Tjahjo mengatakan hal itu diperkuat dengan laporan dari seluruh BPKP di masing-masing provinsi. Menurut dia, hal itu hanya dapat dicegah melalui koordinasi antara pemerintah daerah dengan kepala kepolisian daerah (kapolda).

“Kita berharap tahun depan minimal 80 persen,” kata dia.

Selanjutnya, Tjahjo menerangkan pihaknya akan mendorong untuk menciptakan transparansi anggaran pada pemerintah daerah. Langkah itu diharapkan dapat menciptakan penghematan anggaran yang dapat memberi dampak positif pada pembangunan.

“Termasuk juga di Kemendagri,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Tjahjo juga menyoroti adanya ketidakseimbangan keuangan yang diterima antara provinsi daratan dengan kepulauan. Untuk itu, pihaknya akan mempercepat mekanisme pembagian keuangan antardaerah.

“Karena saat ini anggaran yang diterima Provinsi Maluku dengan Kabupaten Bogor, itu lebih tinggi Kabupaten Bogor,” katanya.

Hari ini Mendagri menggelar rapat koordinasi nasional pertama Kabinet Kerja. Rapat ini diselenggarakan untuk menyinergikan kinerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Beberapa gubernur yang tampak hadir antara lain Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, juga Gubernur Jawa TimurSoekarwo. Di samping itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga hadir dalam rapat ini.

Sumber : Kemendagri.go.id

Cara Penghitungan PPh Pasal 21 Terbaru

Oleh Moh. Makhfal Nasirudin, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Seperti yang telah kita ketahui, mulai bulan Januari 2013, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 24.300.000,00 atau setara dengan Rp 2.025.000,00 per bulan. Dengan adanya perubahan itu, tatacara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Dalam aturan baru tersebut, yang berkewajiban melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji, upah dan sejenisnya dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi atau pembayaran lain dengan kondisi tertentu dan penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Penghitungan PPh Pasal 21 menurut aturan yang baru tersebut, dibedakan menjadi 6 macam, yaitu : PPh Pasal 21 untuk Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala; PPh pasal 21 untuk pegawai  tidak tetap atau tenaga kerja lepas; PPh pasal 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun.  Di kesempatan ini akan dipaparkan tentang contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua): Penghitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan dan Penghitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).

Berikut disampaikan contoh sebagai mana tercantum dalam peraturan tersebut.
Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 2013 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji.  Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji3.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja15.000,00
Premi Jaminan Kematian9.000,00
Penghasilan bruto3.024.000,00
Pengurangan
1. Biaya jabatan
5%x3.024.000,00151.200,00
2. Iuran Pensiun50.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua60.000,00
261.200,00
Penghasilan neto sebulan2.762.800,00
Penghasilan neto setahun
12×2.762.800,0033.153.600,00
PTKP
– untuk WP sendiri24.300.000,00
– tambahan WP kawin2.025.000,00
26.325.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun6.828.600,00
Pembulatan6.828.000,00
PPh terutang
5%x6.828.000,00341.400,00
PPh Pasal 21 bulan Juli
341.400,00 : 1228.452,00

Catatan:

  • Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
  • Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Juli adalah sebesar: 120% x Rp28.452,00=Rp 34.140,00

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/cara-penghitungan-pph-pasal-21-terbaru_

Presiden wajibkan daerah bentuk layanan satu atap

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu satu tahun bagi seluruh pejabat daerah untuk mempersiapkan layanan satu atap atauone stop service guna meningkatkan kinerja pemerintah.

“Saya sudah melihat di provinsi one stop service banyak yang sudah siap. Tapi masih banyak yang belum. Mulai tahun depan akan kita berikan waktu setahun, setelah itu tidak ada waktu lagi,” kata Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Kabinet Kerja 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Di hadapan para pejabat daerah itu, Presiden menegaskan akan ada sanksi bagi pemerintah daerah yang belum mempunyai layanan satu atap. Ia bahkan tidak menutup kemungkinan adanya sanksi dalam bentuk pemberhentian dana alokasi khusus.

Ia menyebut hal itu sebagai politik anggaran. “Meski pun saya tahu di DAU ada caranya, tapi memang harus kita lakukan, supaya kita bisa men-drive agar semuanya siap menerima one stop service,” katanya.

Presiden menilai layanan satu atap sebagai salah satu cara untuk menghentikan keluhan publik pada masalah perizinan.

Pada kesempatan itu Presiden menyampaikan bahwa saat berkunjung ke Palembang ia memperoleh laporan jika ada proyek pembangunan pembangkit listrik yang tidak selesai setelah enam tahun hanya karena masalah izin.

“Bayangkan enam tahun, padahal kita tahu, di Sumsel sangat kekurangan,” katanya seraya menambahkan bahwa kasus Palembang bukan satu-satunya masalah terkait izin.

Seusai membuka rapat koordinasi nasional itu Presiden Jokowi melakukan foto bersama dengan para peserta rapat di tangga Istana Merdeka.

Sumber : Kemendagri.go.id

Pusat-Daerah Harus Bekerja Sinergis

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengingatkan seluruh gubernur untuk menjalin sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah.

Melalui sinergi tersebut, pem­bangunan pun tidak jalan sen­diri-sendiri. “Tugas pemerin­tah pusat dan para menteri ada­lah Bekerja secara sektoral, ada pertanian, pendidikan, eko­nomi, perdagangan. Tapi sekto­ral itu tentu ditempatkan di wi­1ayah sehingga gubernur ber­tugas melaksanakan tugas sek­toral tersebut di wilayah ma­sing-masing,” kata Wapres saat menutup rapat koordinasi na­sional Kabinet Kerja di Kemen­terian Dalam Negeri (Kemen­dagri) kemarin.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, peran masyara­kat merupakan hal utama dalam mewujudkan pembangunan. Karena itu kepala daerah di­harapkan dapat terus menjalin komunikasi dengan pemerin­tah, dalam hal ini Kemendagri.

“Seperti yang disampaikan bahwa pemerintah pusat adalah tangan kanan kepala daerah

sedangkan tangan kirinya ada­lah menteri bersama Kapolri dan Panglima TNI. Jadi harus ada keseimbangan diantara kita dan kebetulan ada 34 gubernur dan 34 menteri, jadi semuanya seimbang,” tambahnya.

Wapres juga mengatakan, ti­dak ada prioritas dalam program Kabinet Kerja karena semua sektor merupakan prioritas yangdapat berjalan seimbang.

“Semua adalah prioritas, artinya tidak ada prioritas. Jadi semua kegiatan dalam negeri ini saling mengikat dan membu­tuhkan,ekonomi penting,sosial dan keamanan juga penting. Semuanya saling berhubungan satu sama lain jelasnya.

Dia menekankan tidak ada satu bidang yang lebih penting dari bidang yang lain karena untuk kepentingan rakyat semua­nya adalah prioritas.

“Yang dibutuhkan adalah hal terkait penggeraknya, perlu keahlian dan pendidikan, soal bagaimana meletakkan semua­nya secara bersamaan,”ujarnya.

Sebanyak 34 gubernur dan kapolda dari seluruh provinsi di Tanah Air menghadiri rapat koor­dinasi nasional (rakornas) Kabi­net Kerja yang diselenggarakan Kemendagri diJakarta,Selasa.

Rakornas tersebut digelarda­I am rangka membentuk sinergi kinerja pemerintah pusat dan daerah selama lima tahun ke depan. Dalam rakornas tersebut, para gubernur mendapatkan penjelasan mengenai kondisi politik dan ekonomi negara saat ini serta berbagai persoalannya.

Hadir dalam rakornas tersebut adalah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kapol­ri Jenderal Pol Sutarman, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bap­penas) Andrinof Chaniago.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo me­ngatakan rapat sinergi ini di­lakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rapat ini digelar untuk mengetahui bagaimana koordinasi antar instansi di daerah mau pun dengan pemerintah pusat.

Antara gubemur, polda, in­telijen tetap fokus dalam koorkoordinasi. Ini penting terkait masa­lah industri, ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Tjahjo mengatakan dalam rapat tersebut juga telah dipa­parkan persiapan rencana pro­gram jangka pendek dan me­nengah. Hal ini dilakukan ka­rena dalam pembangunan me­mang dibutuhkan satu visi dan misi yang sama.

Dia mencontohkan pen­tingnya koordinasi antara ke daerah dan kapolda dalam kaitan laporan keuangan. Da-lam hal ini baru 33% pertang­gungjawaban daerah yang me­nurut BPK sudahbenar.

“Polda dapat mengkaji laporan BPKP terkait laporari ke­uangan. Maka dan itu komuni­kasi antara gubernur dan ka­polda sangat penting,”katanya.

Sementara itu Kapolri Jen­deral Pol Sutarman memasti­kan personelnya di daerah siap bekerja sama dan mendukung segala kebijakan kepala daerah demi kepentingan masyarakat. Dia mengatakan kepala daerah tidak perlu sungkan untuk menggunakan pasukannya.

“Misalnya saja kerja sama Polri dengan Pemda DKI dalam pembenahan Pluit. Itu kita dukung,” kata dia.

Dia menyebutkan fungsi Polri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Kepolisian haruslah diman­faatkan kepala daerah. Menurut dia, jangan lagi ada ego sek­toral dalam membangun ne­gara karena dengan bersinergi, kemajuan akan cepat dicapai.

Polri menurut dia juga me­miliki peranan dalam pening­katan pendapatan daerah. Salah satunyakepala daerah dapat memanfaatkan personel Polri dalampeningkatanpajak.Cara­nya dengan memastikan pajak yang dibebankan ke masyara­kat dapat sampaikekas negara.

“Bangsa kita memiliki sum­ber daya alam yang luar biasa, itujugakitakawal,” ujar dia.

Dia mengatakan Polri akan membantu menjaga keamanan dan penegakan hukum yang te­gas di daerah. Kondisi yang sta­bil dan kepastian penegakan hukum yang baik akan mem­buat kondusif daerah.

“Jadi investor pun akan nya­man berinvestasi. Kepala dae­rah dapat dengan lancar men­jalankan kebijakannya untuk kebaikan masyarakat,” kata Pengamat politik Univer­sitas Airlangga (Unair) Gitadi Tegas Supramudyo mengata­kan sinergi bukanlah hal yang baru. Pemerintahan sebelumnya juga menuntut hal serupa.

“Yang paling penting adalah jangan sampai sinergi sebagai langkah resentralisasi sehingga perlu untuk klarifikasi sinergi seperti apa yang dimaksud.. Tapi perlu hal ini diapresiasi,”ujarnya.

Menurut dia, saat ini yang le­bih penting adalah pemerintah harus memastikan kemente­riannya dapat bersinergi dengan daerah. Dalam hal hubungan pu­sat dan daerah, asas rekognisi se­bagaimana yang ada di dalam UU benar-benar dilaksanakan. “Pu­sat dapat memberikan penghar­gaan ke daerah dan desa untuk dapat menyalurkan aspirasinya dalam hal pembangunan di dae­rah masing-masing,” ujarnya.