Gubernur Serahkan DPA APBD Kepulauan Riau senilai 3,7 Trilyun kepada SKPD

Gubernur Kepri, H Muhammad Sani membagi-bagikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015 sebesar Rp 3.685.455.273.330 kepada 36 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kepri sebagai penerima Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). Tahun anggaran 2015 ini, Pemprov Kepri menargetkan penyelesaian 1.964 kegiatan.

”Empat tahun telah berlalu, dan ini masuk tahun kelima kepemimpinan Duo HMS. Sisa waktu yang ada, saya berharap Duo HMS bisa menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah disusun,” ujar Gubernur Kepri, Muhammad Sani didampingi Kepala Biro Administrasi Pembangunan Kepri, Sardison setelah penyerahan DPA di Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis (15/1).

Kunci merampungkan rencana kerja tersebut adalah pada tahun terakhir ini. Atas dasar tersebut, Gubernur sangat mengharapkan semua SKPD di lingkungan Pemprov Kepri saling koordinasi dan bekerja sama. Dengan adanya penyerahan anggaran ini, setiap SKPD punya tanggung jawab melaksanakan tugasnya sesuai rencana kerja yang telah dibuat.

”Antara SKPD harus ada komunikasi dan koordinasi yang baik. Tanpa koordinasi yang baik, pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik. Kalau tak baik, hasilnya tak sesuai apa yang diharapkan. Selain itu adalah fokus pada kerjaan, bangun sinergitas yang baik dari atasan ke bawahan.” jelasnya.

Gubenur yang pernah menyabet gelar Bintang Maha Putra Utama di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut juga menekankan kepada setiap kepala SKPD untuk tidak terlalu percaya kepada bawahannya. Ia sangat mengharapkan setiap pimpinan SKPD untuk selalu mengikuti perkembangan dan melakukan pengawasan di lapangan.

”Kalau kita terlalu percaya kepada bawahan dan tidak turun lapangan, dan mendapati kegiatan yang dikerjakan hasilnya sangat berbeda maka yang dapat adalah kekecewaan. Apalagi harus dipertanggungjawabkan ke atasan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur berpesan kepada setiap SKPD, melakukan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku. Pasalnya, ia sangat tidak mengharapkan kegiatan pembangunan yang merupakan untuk kepentingan masyarakat tersebut berbenturan dengan hukum.

Disebutkannya juga, berdasarkan penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri tingkat kemiskinan di Kepri sudah berkurang. Memang diakuinya masih jauh dari apa yang ditargetkan sebesar lima persen. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi, sampai berakhir masa jabatan Duo HMS pada 19 Agustus mendatang, ia menargetkan pada angka tujuh persen.

”Memang target pertumbuhan ekonomi di Kepri delapan persen. Dengan berbagai faktor saat ini, saya sedikit pesimis. Paling tidak pada angka tujuh persenlah,” ungkap Gubernur.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Robert Iwan Loriaux dalam sambutannya mengatakan, SKPD sebagai Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Pemprov Kepri, sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD. Dengan penyerahan DPA ini, kata Robert, menandai dimulainya pelaksanaan anggaran belanja daerah tahun 2015.

”Setiap SKPD (lihat tabel, red) sebagai PA/KPA mulai hari ini (kemarin, red) dapat melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan dalam program/ kegiatan dan telah dijamin pendanaannya oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD),” ujar Robert.

Dalam kesempatan itu, Sekda yang merupakan Ketua Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TAPD) Kepri memaparkan rincian APBD Kepri tahun 2015 berasal dari pembiayaan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2014 sebesar Rp411 miliar. Pendapatan Provinsi Kepri sebesar Rp 3.226.955.273.330. Jumlah tersebut terdiri pendapatan asli daerah (PAD) Rp1.128.777.000.000, dana perimbangan Rp1.860.047.273.330, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah  Rp 238.131.000.000.

Sedang mengenai belanja dari total APBD yang telah disahkan, belanja tidak langsung Rp 1.658.957.074.568 dan belanjar langsung Rp 2.011.498.198.762. Anggaran itu nanti akan dipergunakan untuk pelaksanaan 1.964 kegiatan dan 199 program utama yang akan dijalankan SKPD Pemprov Kepri tahun ini.

”Dengan adanya penganggaran ini, dapat mendorong percepatan ekonomi daerah. Setiap SKPD harus memberikan pengarahan dan pembinaan kepada bawahannya. Sehingga, pembangunan ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan tepat sasaran,” jelas Robert.

Mantan Asisten II Pemprov Kepri tersebut juga menambahkan, penyelesaian DPA tersebut dengan menerapkan single database dan sistem aplikasi yang terintegrasi di SIMDA berbasis informasi teknologi. Program dan kegiatan yang telah tertuang dalam DPA tahun anggaran 2015 ini menjadi kegiatan pada masing-masing SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

”Bila kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal perencanaan, tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan di Provinsi Kepri,” jelasnya.

Menindaklanjuti upaya pemerintah mewujudkan pemerintahah yang baik dan meningkatkan layanan kepada masyarakat serta sejalan dengan reformasi birokrasi di bidang keuangan, perlu komitmen bersama melaksanakan APBD dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Setelah DPA diterima, hal yang harus dilakukan mempercepat proses administrasi seperti penunjukan kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), bendahara pengeluaran, dan lain-lain.

Mempercepat proses pelelangan lebih awal, mempercepat penyerapan anggaran agar jangan lagi menumpuk di akhir tahun.
”PA dan KPA agar menggunakan aplikasi sistem rencana umum pengadaan (Sirup) untuk mengumumkan rencana umum pelaksanaan (Rup) pada tahun anggaran 2015,” tutup Sekda. (jpg)

Sumber : batampos.co.id