Gubernur Mengadu ke Tim Banggar DPR RI

Gubernur Kepulauan Riau H.Muhammad Sani mengadu kepada tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait dana transfer pusat ke Daerah yang dinilai belum begitu menguntungkan bagi daerah, terutama bagi Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan Gubernur Kepri M Sani dalam acara pertemuan dengan tim Banggar DPR RI di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (2/3/2016).

Diantara yang disampaikan Gubernur pada kesempatan ini adalah menyangkut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menyangkut Undang-undang ini Gubernur minta agar DPR RI merevisi karena sudah berusia 12 tahun dan tidak lagi sesuai dengan kondisi perkembangan otonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan pembagian persentase Bagi Hasil Pajak dan SDA antara pusat dan daerah.

Selain itu Gubernur juga memohon kepada Pemerintah pusat melalui DPR RI agar penerimaan PNBP dari biaya ijin penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dapat dibagi hasilkan kepada daerah minimal 50 persen dari total penerimaan PNBP dimaksud, hal ini sebagai bagian dari penerimaan pendapatan daerah.

Selanjutnya dalam penghitungan DAU dan DAK, Sani meminta agar bagian untuk Provinsi Kepri kiranya pemerintah memperhatikan karakteristik wilayah Kepri dikarenakan Kepri merupakan daerah kepulauan, berbatasan dengan negara tetangga dan merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita hanya menginginkan agar karakteristik Kepri ini didukung dengan kebijakan pemerintah yakni menaikkan porsi besaran DAU dan DAK. Dan yang terpenting, penyaluran dana transfer pusat ke daerah tidak mengalami keterlambatan penyaluran dana bagi hasil. Karena keterlambatan dapat mempengaruhi likuiditas keuangan daerah dalam APBD,” kata Sani.

Rapat ini dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun, ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak besera beberapa anggota DPRD Kepri, Bupati Bintan Apri Sujadi, Bupati Lingga Alias Wello, Wakil Bupati Anambas Wan Zuhendra, serta Pimpinan SKPD dan FKPD.

Rombongan Banggar DPR RI sendiri pada kesempatan ini dipimpin oleh Jazilul Fawaid, dengan jumlah rombongan sebanyak 16 orang, termasuk pendamping.

Disamping masalah DBH, hal lain yang menjadi perhatian tim Banggar DPR RI antara lain menyangkut FTZ BBK yang belakangan hangat dibicarakan baik di pusat maupun daerah, terutama menyangkut BP Batam. Selain itu juga menyangkut potensi wisata yang ada di Kepri serta masalah pertahanan dan keamanan yang ada di pulau-pulau. (Sumber : kepriprov.go.id)

Para Pejabat Pemprov Kepri Ikuti Pembekalan Penggunaan Anggaran

Seluruh pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri yang berperan sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) mengikuti pembekalan dalam pelaksanaan anggaran. Pembekalan tersebut diberikan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Kepri di Aula Kantor Gubernur Kepri, Rabu (24/2/2016) pagi.

Acara pembukaan pembekalan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kepri HM Sani dan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri Andar Perdana Widiastono.

Pada acara itu, baik Sani maupun Andar meneguhkan para KPA dan PPTK untuk tidak takut melaksanakan anggaran yang diberikan.

“Saya berharap supaya tidak ada lagi yang ragu-ragu melaksanakan program kerjanya. Karena dari awal pelaksanaan, kita sudah dikawal oleh aparat hukum. Dalam perjalanan pun kita akan diberi arahan,”ungkap Sani meneguhkan para pejabatnya.

Gubernur menegaskan bahwa selama ini program kerja sudah dijalankan secara baik oleh para pejabatnya. Namun demikian, pelaksanaan program kerja itu belum dilaksanakan secara efektif dan optimal. Karena itu, para pejabat Pemprov Kepri terus diberi pembekalan agar lebih efektif dan bersih dalam bekerja.

“Saya tidak menjamin bersih 100 persen. Tetapi setidaknya kasus-kasus pelanggaran hukum bisa dikurangi dan bahkan ditiadakan,” harap Sani.

Sementara itu, Andar sendiri mengakui bahwa sampai saat ini masih ada pejabat yang takut melaksanakan program kerja. Hal tersebut didasarkan pada kecemasan akan jeratan kasus yang membuat mereka harus berhadapan dengan pihak penegak hukum.

Hal lain yang membuat para pejabat tidak melaksanakan program kerja adalah keterlambatan petunjuk teknis, ada intervensi dari pihak lain, ragu-ragu ambil keputusan dan lain-lain.

“Jangan takut untuk melaksanakan program. Pejabat pembuat komitmen (PPK) harus terjemahkan proyek baik APBD maupun APBD,” pesan Kajati Kepri tersebut (Sumber Kepriprov.go.id)

Wagub Ingin Pegawai Pemprov Lebih Disiplin

Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun meminta agar ada mushalla di Gedung A kantor Pemerintah Provinsi Kepri Dompak. Hal ini dia utarakan ketika memimpin apel pagi, Rabu (2/3/2016).

Melalui dari Mushalla dan pelaksanaan shalat berjamaah, Nurdin ingin membangun disiplin para pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, yakni dengan shalat lima waktu dan tepat waktu.

Hal ini terutama bagi pegawai yang muslim. Selain Mushalla, Nurdin juga mengaku serius serta mengajak seluruh pegawai untuk memerangi narkoba. Selanjutkan dia akan melakukan sidak ke tiap-tiap SKPD untuk bersilaturahmi sekaligus untuk melihat tingkat kedisiplinan pegawai dimasing-masing SKPD.

“Mushalla yang saya maksud ini selain untuk mendisiplinkan diri, juga untuk membangun ketakwaan pegawai terhadap Allah SWT. Kita akan segera membangun musholla di lantai 4 gedung A. Bagi yang beragama islam bahwa sholat adalah kewajiban, oleh karena itu meskipun kita bekerja namun juga tidak boleh melupakan kewajiban kita sebagai muslim,”Ujar Nurdin (Sumber : kepriprov.go.id)

Berharap Penerimaan Pajak DBH Terus Naik

Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari sektor minyak dan gas ( Migas) yang diterima daerah seperti Provinsi Kepri salah satunya, mengalami pasang surut atau naik turun. Contoh DBH pajak penerimaan 2 tahun terakhir yakni 2014 Kepri masih menerima 203 miliar, turun menjadi 165 miliar pada 2015 lalu. Kondisi inilah yang terus kita terima serta hadapi di daerah.

Meski begitu kita berharap agar setiap tahun DBH yang kita terima terus meningkat, harap Kepala Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Kepri Mirza Bahtiar mewakili Gubernur Kepri saat menerima Kunjungan Kerja Sepesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Kepri bertempat di Swiss Bell Hotel Harbour Bay Batam, Kamis (25/2/2016).

Atas kondisi tersebut, sebanyak 6 anggota Komisi XI DPR RI yang dipimpin Ketua Rombongan Jon Erizal memaklumi atas situasi seperti yang terjadi sekarang ini. Dan kehadirannya memang dalam rangka mencari masukan termasuk mencari formula atas pembagian DBH kedepannya. Karena tidak jarang ditemui, banyak objek usaha yang keberadaannya di daerah, namun berkantor di pusat seperti Jakarta. Secara otomatis penerimaan pajak penghasilan dari badan usaha masuk ke pusat.

“Ini yang akan kita cari solusinya kedepan, agar kondisi seperti ini tidak terus terjadi, ” jelas Jon Erizal.

Tidak itu saja, kehadirannya juga secara langsung ingin membantu bagaimana daerah bisa mendapatkan potensi DBH lebih besar lagi. Tapi dengan catatan ada data yang diserahkan secara riil kepada kita dewan ini, seberapa banyak perusahaan yang beroperasi di daerah, namun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak di daerah, karena perusahaannya berkantor di pusat, tambah anggota Komisi XI lainnya Kardaya Warnika.

Namun sayang dari diskusi ini, kami rasa-rasanya tidak mendapatkan data-data yang kami inginkan, sayangnya. Padahal kami sebelumnya mendapatkan informasi dan data lengkap saat kami kunjungan kerja ke Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, tambah anggota Komisi XI lainnya Bin Bunyamin.

Meski begitu, kita akan semakisimal mungkin membantu agar kedepan daerah-daerah bisa menerima DBH dengan seadilnya.

Selain dari Pemerintah Provinsi Kepri yang diwakili Inspektorat Daerah Provinsi Kepri Mirza Bahtiar, hadir juga dari BP Batam Istono, Kanwil Pajak Kepri, hadirin dan undangan lainnya. (Sumber : kepriprov.go.id)

Sani – Nurdin Dilantik Oleh Presiden

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Drs. H. Muhammad Sani dan DR.H. Nurdin Basirun, S. Sos, M.Si resmi dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk masa jabatan 2016-2021 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Pelantikan Muhammad Sani dan Nurdin Basirun disejalankan dengan pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dari tujuh Provinsi di Indonesia yang juga melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 lalu.

Dalam pidatonya, Jokowi mengingatkan para Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru ia lantik agar senantiasa menjaga kekompakan supaya selalu dicintai masyarakatnya.

“Gubernur dan Wakil Gubernur adalah satu paket kesatuan dan harus selalu satu paket kesatuan agar tetap dicintai dan dipercayai masyarakatnya. Gubernur dan Wakil Gubernur juga tidak hanya dibelakang meja, tapi harus terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui akar permasalahan,” pesan Jokowi kepada Gubernur.

Jokowi juga berpesan agar Gubernur dan Wakil Gubernur senantiasa meningkatkan fasilitas masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

“Saudara harus melaksanakan amanah yang diemban ini. Pertanggungjawabkan visi dan misi yang sudah dibuat. Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian. Masyarakat yang dipimpin pasti akan bangga dengan pemimpin baru yang memiliki semangat baru,” ujar Jokowi.

Pasangan Muhammad Sani dan Nurdin Basirun adalah pasangan yang juga pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Karimun pada periode 2001-2005 lalu. Keduanya kemudian memutuskan untuk berpasangan guna mengulangi kesuksesannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri untuk masa jabatan 2016-2021.

Dalam mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Muhammad Sani dan Nurdin Basirun, yang kemudian dikenal dengan pasangan Sanur ini diusung oleh koalisi lima partai politik (parpol) masing-masing Partai Demokrat, Gerindra, Nasdem, PPP dan PKB. Tak ayal, kesuksesan Sani dan Nurdin saat memimpin Kabupaten Karimun pada periode 2001-2005 kemudian menjadi inspirasi bagi masyarakat Kepri untuk mempercayai keduanya memimpin Provinsi Kepri untuk lima tahun kedepan. Apalagi, Muhammad Sani sebagai incumben telah meletakkan pondasi pembangunan di Kepri selama dirinya menjabat pada lima tahun sebelumnya.

Sebagai tokoh birokrat yang kemudian terjun di dunia politik, Muhammad Sani dikenal cukup piawai memimpin masyarakat Kepri. Dekat dengan semua kalangan, serta perduli dengan kesusahan yang dialami masyarakatnya kecil.

Sosok yang baru dilantik oleh presiden RI Jokowi sebagai Gubernur Kepri untuk periode ke-2 ini kemudian mulai akrab dipanggil oleh masyarakat Kepri dengan sebutan ‘Ayah Sani’. Panggilan Ayah Sani ini timbul begitu saja, sebagai bentuk penghormatan masyarakat Kepulauan Riau terhadap pemimpin yang selalu luwes dalam menjaga hubungan dengan masyarakat serta mengayominya.

Dan saat ini, jika di Jawa Timur Gubernurnya terkenal dengan panggilan Pakde Karwo dan di Jawa Barat ada Kang Heri. Maka di Kepulauan Riau memiliki sosok pemimpin yang cukup dekat dengan masyarakat yang kemudian dipanggil dengan Ayah Sani.(Sumber : Kepriprov.go.id)