Sah, Isdianto Menyandang Jabatan Wagub Kepri

JAKARTA (HAKA) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melantik Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri sisa masa jabatan 2016-2021 di Istana Negara, Selasa (27/3/2018) sekitar pukul 14.00.

Prosesi pelantikan tersebut, diawali dengan penyerahan petikan Surat Keputusan Presiden Nomor 44/W Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021.

Isdianto yang waktu itu mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB), dilantik setelah Presiden Joko Widodo melantik hakim konstitusi Arief Hidayat.

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya,” ujar Isdianto mengikuti ucapan Presiden Jokowi.

Rohaniawan tampak memegang Alquran di atas kepala Isdianto. Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan acara penandatanganan berita acara pelantikan disaksikan Presiden Jokowi.

Ditemui usai dilantik, Isdianto kembali menegaskan komitmennya untuk segera menyatu dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun menjalankan roda pemerintahan. Tak hanya Itu, setiap tugas yang didelegasikan kepadanya, akan dilaksanakan sebaik mungkin. “Insyallah, akan Saya kerjakan dengan sebaik mungkin,” katanya.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengaku gembira dengan paripurnanya proses pelantikan Wagub Kepri. Kedepan, tugas berat sudah menanti Wagub terpilih. Salah satunya untuk segera mengakselarasi pembangunan dan meningkatkan ekonomi Kepri.

“Dengan sudah lengkapnya struktur pemerintahan Kepri, saatnya kita bekerja membangun,” kata Jumaga.

Isdianto dilantik menjadi Wakil Gubernur Kepri keempat sepanjang sejarah perjalanan Provinsi Kepri. Adapun tiga Wakil Gubernur Kepri antara lain, Muhammad Sani, Soerya Respationo dan Nurdin Basirun. (kar/humas dprd kepri)

Sumber Berita dan Foto : https://www.hariankepri.com/sah-isdianto-menyandang-jabatan-wagub-kepri_

Skema Pensiun ASN Masih Dalam Pembahasan

JAKARTA – Persoalan pensiun ASN saat ini mendapatkan perhatian banyak pihak. Beberapa waktu lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, menyampaikan bahwa ke depan pola pendanaan pensiun akan berubah dari skema pay as you go ke fully funded.

“Pak Menpan sudah menjelaskan bahwa dengan skema fully funded, ASN akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Di sisi yang lain keuangan negara juga tidak terbebani,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman, di Jakarta, Jumat (09/03).

Disampaikan bahwa melalui skema pendanaan fully funded, ASN sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja sama-sama mengiur. Adapun kalau skema pendanaan sebelumnya (pay as you go), yang mengiur adalah ASN, sedangkan pemerintah memberikan subsidi pada saat ASN pensiun.

“Terkait rencana penerapan skema fully funded tersebut, besaran iurannya masih dalam pembahasan. Masih dilakukan penghitungan bersama Kementerian Keuangan. Jadi angka 10 % sampai 15 % itu baru angka simulasi untuk besaran iuran ASN dan pemerintah. Bukan pemotongan,” ungkap Herman.

Herman menegaskan bahwa dengan diberlakukannya UU ASN, maka manajemen dan kebijakan ASN, termasuk dalam pemberian pensiun berbasis sistem merit. “Pemerintah akan mengkajinya secara seksama dalam koridor sistem merit. Apabila nanti datanya sudah valid, akan segera kami informasikan,” pungkasnya. (HUMAS MENPANRB)

Sumber Berita dan Gambar : www.menpan.go.id

Kepri Terima Hasil Laporan Keuangan WTP Ke-7

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI tahun anggaran 2016. Predikat WTP ini merupakan yang ke-7 kalinya diraih Pemprov Kepri secara berturut-turut sejak tahun 2010.

Predikat WTP ke-7 diserahkan langsung oleh Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar saat menghadiri Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri Ta 2016 Kepada Gubernur Kepri Dan DPRD Provinsi Kepri, Selasa (30/5) di ruang sidang utama kantor DPRD, Dompak, Tanjungpinang.

 

Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun mengatakan mempertahankan Opini WTP di Tahun 2016 merupakan prestasi yang sangat membanggakan, namun bukan berarti ini sebuah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan di Provinsi Kepri yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulaun Riau.

“Seperti kita maklumi bersama, seiring dengan bergulirnya reformasi birokrasi pun dengan tingginya harapan masyarakat akan terselenggaranya pemerintahan yang baik maka seluruh jajaran pemerintahan tanpa terkecuali dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan publik yang profesional, responsif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel ,” ujar Nurdin dalam sambutannya.

Dilanjutkan Gubernur bahwa mempertahankan predikat WTP bukanlah suatu hal yang mudah, Pemerintah Provinsi Kepri telah bekerja Keras melakukan perbaikan dalam pengelolaan data dan proses penyusunan laporan keuangan antara lain; Meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal di setiap jenjang organisasi; Meningkatkan kualitas SDM yang terkait pengelolaan keuangan; Perbaikan pengelolaan dan pengembangan pusat data elektronik; dan Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

“Laporan hasil pemeriksaan merupakan progress report dalam bentuk laporan kinerja, sekaligus sebagai bentuk nyata upaya menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggungjawab ,” lanjut Nurdin.

Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar juga mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang fleksibel, sebagaimana diketahui untuk setiap tahunnya BPK memeriksa laporan keuangan di 87 instansi pusat dan 549 didaerah.

LHP sendiri merupakan laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan.

“Kepri berhasil mempertahankan predikat opini WTP Menjadi momentun untuk mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan daerah demi mewujudkan good government dan clean government,” ujat Bahrullah.

Dalam pada itu Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak memberikan Apresiasi nya kepada pihak Pemerintah Provinsi Kepri yang telah bekerja keras untuk bisa mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengcualian”. Untuk selanjutnya hasil yang didapat dari pihak BPK RI akan dipelajari oleh DPRD dengan membentuk Tim Pansus untuk melakukan tindak lanjut dan membahas hasil laporan tersebut.

Paripurna sendiri ditutup dengan Penandatanganan berita acara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Gubernur Kepri, Ketua DPRD dan Wakil BPK RI, Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri Riski Faisal, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H. TS. Arif Fadillah, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Riono, perwakilan DPRD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepri, perwakilan FKPD, Anggota Dewan, Eselon II dan III di lingkungan Provinsi Kepri, Tokoh masyarakat dan insan pers.(Aldo/humas)

Sumber : kepriprov.go.id

TS Arif Fadillah Resmi Sekdaprov Kepri Definitif

 

TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun secara resmi melantik DR. H. TS Arif Fadillah, S.Sos, M.Si sebagai Sekertaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Senin (10/10) di Gedung Daerah, Tanjungpinang.

Kepada Sekdaprov Kepri yang baru dilantik Gubernur menyampaikan selamat bekerja. Dan pihak keluarga agar senantiasa memberikan dukungan maksimal selama TS Arif Fadillah menjalankan tugas. Sehingga mampu bekerja dengan baik dan berorientasi kepada hasil yang baik dan mengedepankan azas manfaat.

Nurdin mengatakan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Serta harus disyukuri dengan cara mewujudkan nya dengan kerja nyata.

“Selamat bekerja pak Arif. Jabatan  bukanlah hadiah atau balas budi, merupakan anugerah dari Allah SWT maka harus disyukuri dengan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tunjukan hasil yang nyata untuk masyarakat,” ujar Nurdin.

Pengangkatan Arif sendiri tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No: 103/TPA Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Setelah mengikuti berbagai rangkaian seleksi terbuka, Data hasil seleksi yang diperoleh dari panitia seleksi menyatakan bahwa Arif meraih nilai tertinggi 82,98. Nilai tersebut akumulasi dari penilaian administrasi, makalah, assessment centre, dan wawacara akhir terhadap calon Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekda Provisnsi Kepri.

Gubernur tak lupa memberikan apresiasi kepada tim Panitia Seleksi (Pansel) yang  telah menjalankan tugas dengan baik, profesional dan terbuka.

Gubernur pun menegaskan jika Kepri sudah meraih WTP 5 tahun berturut-turut, namun hal itu jangan membuat puas, karena tuntutan masyarakat semakin besar, tunjukan kinerja yang berorientasi kepada hasil dan manfaat yang memiliki faedah untuk masyarkat.

“Kepri merupakan daerah yang potensial dari berbagai sisi, hal yang menjanjikan itu agar di Kelola dengan baik , dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” lanjut Nurdin.

Sekdaprov Kepri yang baru dilantik juga diminta agar langsung bekerja menyelesaikan pekerjaan rumah di Kepulauan Riau yang sudah didepan mata.

“Setelah pelantikan ini mari gulungkan lengan baju, ucap bismillah, mari kita langsung bekerja. Pekerjaan rumah sangat banyak, maka Lakukan langkah konkret capai kesejahteraan rakyat,” tutup Nurdin.

Acara sendiri berlangsung dengan lancar dan khidmat, setelah resmi dilantik, selanjutnya Arif beserta Istri disambut secara adat oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) dengan upacara tepuk tepung tawar.

Laporan Keuangan 2015, Provinsi Kepri mendapat Predikat WTP Ke-6 Kalinya

Berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Terhadap APBD Kepri Tahun Anggaran 2015, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Predikat WTP ini disampaikan langsung Ketua BPK RI Harry Azhar Aziz kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Pimpinan DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH dalam sidang Paripurna Istimewa Penyerahan Laporan Hasil BPK RI di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Dompak, Tanjugngpinang, Senin (30/5/2016).

Dalam sambutannya, Ketua BPK RI Harry Azhar Aziz mengatakan, laporan hasil pemeriksaan ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk memeriksa penyajian informasi mengenai laporan keuangan setiap daerah. Sistem dan prosedur pemriksaannya dilakukan dengan akuntabel.

“Laporan ini dilakukan dengan Standar Pelaksanaan keuangan Negara (SPKN) yang berdasarkan 4 indikator seperti kesesuaian  data, kecukupan informasi, kelengkapan serta keakuratan penyajian data. Sehingga nantinya akan menghasilkan 4 predikat hasil audit BPK Seperti WTP, WDP, TP TMP,” ujar Harry Azhar Aziz.

Meskipun Kepri mendapatkan opini WTP selama enam tahun berturut-turut, namun, kata Harry Azhar Aziz tetap saja ada beberapa rekomendasi yang harus ditindak llanjutiselama 60 hari kedepan.

“Tetap ada beberapa  catatan rekomendasi yang kami berikan,seperti menetapkan kebijakan internal yang mengatur penganggaran khususnya bidang pendididkan, menganggarkan pajak  bagi hasil, serta dapat menyelesaikan semua hutang-piutang atau hak-hak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.

Sementara itu Gubernur Kepri Nurdin Basirun menuturkan bahwa ia sangat berterima kasih dengan semua staf dan SKPD di lingkungan Pemerintab Provinsi kepri khususnya tim penyusun anggaran sehingga mendapatkan predikat WTP untuk keenam kalinya.

“Alhamdulillah, tahun ini kita kembali mendapatkan predikan WTP dari BPK. Semoga untuk tahun 2016 ini serta penganggaran tahun-tahun mendatang kita dapat mempertahankan pencapaian seperti saat ini,” ungkap Nurdin.

Hal ini menurut Nurdin bukan hal yang mudah, karena membutuhkan kerjasama tim yang solit dan kesungguhan setiap individu.

Nurdin Basirun dilantik sebagai Gubernur Kepri

Kerja Keras Wujudkan Janji

Gubernur Nurdin Basirun siap bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepri. Nurdin juga akan terus mendekatkan diri dengan rakyat, menjemput masalah dan menguraikannya.

“Kita harus kerja keras, apalagi sudah dapat pesan dari Presiden,” kata Nurdin Basirun, sesaat setelah selesai prosesi pelantikan dirinya sebagai Gubernur Kepulauan Riau periode 2016-2021 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (25/5/2016) petang.

Nurdin dilantik bersama tiga Gubernur dan dua Wakil Gubernur. Tiga Gubernur itu yakni Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. Adapun dua wakil Gubernur yang dilantik, yakni Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Said Ismail dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Paku Alam X.

Pelantikan para Gubernur dilaksanakan pada pukul 15.30. Namun prosesi dimulai sejam sebelumnya. Nurdin sendiri sudah hadir di Istana Negara sejak pukul 13.00 WIB. Ini merupakan kali kedua Nurdin dilantik di Istana oleh Presiden Jokowi setelah sebelumnya dilantik sebagai Wakil Gubernur Februari lalu.

Pada pukul 13.30 WIB para Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilantik melaksanakan gladi bersih. Kemudian pukul 14.00 Wib menuju Wisma Negara, Setelah itu menuju Istana Merdeka akan diterima oleh Presiden Jokowi untuk serah terima kutipan Surat Keputusan (SK). Dilanjutkan dengan kirap dari Istana Merdeka menuju Istana Negara.

Saat Kirab, para Gubernur dan Wakil Gubernur didampingi Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Nurdin menjadi yang kelima untuk Penandatangan Berita Acara Pelantikan. Saat Presiden Jokowi menyampaikan amanat, Nurdin tampak menyimak dengan sesama pesat Jokowi.

Selain mengucapkan selamat, Presiden juga berpesan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru resmi dilantik untuk langsung bekerja.

“Saya ucapkan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah resmi dilantik,” kata Jokowi.

Pesan Presiden agar Gubernur dekat dengan rakyat, segera akan diintensifkan oleh Nurdin, yang selama ini memang terus mendekatkan diri dengan masyarakat Kepri.

Presiden mengingatkan tugas maha berat Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantiknya, yaitu memastikan semua rakyat yang dipimpinnya cukup pangan, mendapatkan air bersih, memperoleh listrik, menikmati layanan transportasi umum yang terjangkau, serta mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan dengan kualitas yang baik.

“Saudara-saudara juga harus mempersiapkan daerah yang saudara pimpin untuk mengahadapi era kompetisi, eras persaingan dengan semangat kerja keras, produktifitas dan inovasi. Sehingga kita bersama-sama bisa menjadi bangsa yang terdepan dan berkemajuan. Menjadi bangsa pemenang,” tutur Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan, bahwa sebagai gubernur dan wakil gubernur, mereka adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, dalam melaksanakan pembangunan daerah, para gubernur hendaknya berpedoman pada visi-visi presiden yang sudah tertuang dalam nawacita.

“Dengan cara itu, kita akan bisa membangun keterpaduan, memperkuat sinergi dalam mempercepat pembangunan nasional,” tutur Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan ujung tombak keberhasilan program-program prioritas nasional. Untuk itu, Presiden meminta mereka untuk memastikan program-program prioritas nasional, termasuk kebijakan deregulasi, debirokratisasi yang telah dikeluarkan pemerintah bisa berjalan efektif sampai ke daerah.

“Saya juga meminta gubernur dan wakil gubernur menjadi simpul koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten dan kota. Sehingga program-program kementerian dan lembaga di pusat dan di daerah, serta program-program pembangunan lintas kabupaten betul-betul terkonsolidasi dengan baik,” sambung Presiden Jokowi.

Presiden juga berharap, para gubernur dan wakil gubernur selalu mendekatkan diri dengan rakyat.

“Jangan bekerja dibelakang meja saja, harus mau terjun langsung ke lapangan untuk mengurai masalah yang ada,” pinta Presiden seraya meminta mereka juga melakukan reformasi birokrasi dan anggaran publik secara fundamental, memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan inovasi pelayanan publik. Sehingga pemerintah selalu terasa kehadirannya ditengah masyarakat.
(Sumber Foto & Berita : kepriprov.go.id)

PENSIUNAN PNS HINGGA PEJABAT NEGARA AKAN TERIMA GAJI KE-13 DAN THR

Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS yang rencananya akan diberikan pada bulan Juli 2016, akan diberikan kepada seluruh PNS, TNI, POLRI, penerima pensiun, penerima tunjangan, kepala daerah hingga Menteri. Kalau THR untuk aparatur yang masih aktif sebesar 100% gaji pokok, untuk penerima pensiun tunjangan, nilainya hanya 50% dari pensiun/tunjangan pokok pada bulan Juni 2016.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenetrian PANRB herman Suryatman mengatakan,  gaji ke-13 dan THR itu akan dituangkan dalam  dua Peraturan Pemerintah (PP). “Saat ini RPP-nya masih diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya di Jakarta, Selasa (17/05).

Dijelaskan lebih lanjut, penerima gaji ke-13 dan THR yang sumber anggarannya dari APBN terdiri dari PNS yang bekerja di instansi pemerintah pusat, anggota TNI, anggota POLRI, penerima pensiun, penerima tunjangan, pejabat negara, selain gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; pejabat lain yang hak keuangan/ administrasinya disetarakan/setingkat menteri; wakil menteri.

Adapun penerima gaji ke-13 dan THR yang sumber anggarannya dari APBD adalah PNS yg bekerja pada pemerintah daerah, gunernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Pemberian gaji ke-13 dan THR, lanjut Herman, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup PNS, anggota TNI dan POLRI, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan. “Namun pemberian gaji ke-13 dan THR tersebut memperhatikan kemampuan keuangan negara,” imbuhnya.

Dijelaskan juga bahwa  gaji ke-13 sebesar penghasilan sebulan pada bulan Juni 2016. Untuk PNS, anggota TNI/POLRI meliputi  gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum dan tunjangan kinerja. Sedangkan bagi pejabat negara meliputi  gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

Untuk Penerima pensiun meliputi : pensiun pokok, tunjangan keluarga dan/atau tunjangan tambahan penghasilan. Sedangkan untuk pemerima tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk THR, akan diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni 2016. “Namun THR untuk penerima pensiun/tunjangan hanya  50% dari pensiun pokok/tunjangan bulan Juni 2016,” jelas Herman.

Setelah selesai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, maka RPP akan segera disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan. “Untuk hal-hal yang bersifat teknis terkait pelaksanaan, termasuk besaran anggarannya silahkan dikonfirmasi ke Kementerian Keuangan,” ujar Herman menjawab pertanyaan wartawan

Sumber : http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4824-pensiunan-pns-hingga-pejabat-negara-akan-terima-gaji-ke-13-dan-thr

GAJI KE-13 DAN THR PNS DIATUR DENGAN PP

Untuk pertama kalinya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR), atau yang sering disebut dengan Gaji ke-14. Hal itu akan menjadi jelas setelah terbitnya peraturan pemerintah (PP) mengenai kedua hal tersebut di atas.

Saat ini, Rancangan RPP tentang Pemberian THR Tahun Anggaran 2016 dan RPP tentang Pemberian Gaji Ke-13 sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. “Setelah harmonisasi baru dikembalikan lagi ke Kementerian PANRB kemudian diajukan ke Presiden,” ujar Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Gaji dan Tunjangan SDM Aparatur Kemenetrian PANRB, Hidayah Azmi Nasution saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/05).

Dia mengakui bahwa dalam RPP tertulis, pemberian THR dan gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juli. “Namun untuk kepastian diberikan sebelum atau sesudah lebaran belum ada,” jelasnya.

DItambahkan, THR merupakan pengganti dari kenaikan gaji PNS setiap tahunnya, dan sering disebut gaji ke-14.  Namun besaran THR lebih kecil dari gaji ke-13, yakni satu kali gaji pokok. Sedangkan untuk gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain, seperti penghasilan PNS yang biasa diterima setiap bulan.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah akan memberikan gaji ke-13 dan THR kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). “Gaji ke-13 diberikan saat anak- anak masuk sekolah, THR akan dibayarkan menjelang lebaran,”ujar Yuddy.

THR atau gaji ke-14 dialokasikan untuk membantu memenuhi kebutuhan PNS saat merayakan Idul Fitri. Pasalnya, menjelang hari raya, kebutuhan PNS meningkat. Adapun mekanisme pencairan gaji ke-14 ini sama persis dengan mekanisme pencairan gaji ke-13. Namun besarannya sama dengan satu kali dari gaji pokok

Sumber Berita & Foto : http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4802-gaji-ke-13-dan-thr-pns-diatur-dengan-pp

Gubernur Mengadu ke Tim Banggar DPR RI

Gubernur Kepulauan Riau H.Muhammad Sani mengadu kepada tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait dana transfer pusat ke Daerah yang dinilai belum begitu menguntungkan bagi daerah, terutama bagi Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan Gubernur Kepri M Sani dalam acara pertemuan dengan tim Banggar DPR RI di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (2/3/2016).

Diantara yang disampaikan Gubernur pada kesempatan ini adalah menyangkut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menyangkut Undang-undang ini Gubernur minta agar DPR RI merevisi karena sudah berusia 12 tahun dan tidak lagi sesuai dengan kondisi perkembangan otonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan pembagian persentase Bagi Hasil Pajak dan SDA antara pusat dan daerah.

Selain itu Gubernur juga memohon kepada Pemerintah pusat melalui DPR RI agar penerimaan PNBP dari biaya ijin penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dapat dibagi hasilkan kepada daerah minimal 50 persen dari total penerimaan PNBP dimaksud, hal ini sebagai bagian dari penerimaan pendapatan daerah.

Selanjutnya dalam penghitungan DAU dan DAK, Sani meminta agar bagian untuk Provinsi Kepri kiranya pemerintah memperhatikan karakteristik wilayah Kepri dikarenakan Kepri merupakan daerah kepulauan, berbatasan dengan negara tetangga dan merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita hanya menginginkan agar karakteristik Kepri ini didukung dengan kebijakan pemerintah yakni menaikkan porsi besaran DAU dan DAK. Dan yang terpenting, penyaluran dana transfer pusat ke daerah tidak mengalami keterlambatan penyaluran dana bagi hasil. Karena keterlambatan dapat mempengaruhi likuiditas keuangan daerah dalam APBD,” kata Sani.

Rapat ini dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun, ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak besera beberapa anggota DPRD Kepri, Bupati Bintan Apri Sujadi, Bupati Lingga Alias Wello, Wakil Bupati Anambas Wan Zuhendra, serta Pimpinan SKPD dan FKPD.

Rombongan Banggar DPR RI sendiri pada kesempatan ini dipimpin oleh Jazilul Fawaid, dengan jumlah rombongan sebanyak 16 orang, termasuk pendamping.

Disamping masalah DBH, hal lain yang menjadi perhatian tim Banggar DPR RI antara lain menyangkut FTZ BBK yang belakangan hangat dibicarakan baik di pusat maupun daerah, terutama menyangkut BP Batam. Selain itu juga menyangkut potensi wisata yang ada di Kepri serta masalah pertahanan dan keamanan yang ada di pulau-pulau. (Sumber : kepriprov.go.id)

Para Pejabat Pemprov Kepri Ikuti Pembekalan Penggunaan Anggaran

Seluruh pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri yang berperan sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) mengikuti pembekalan dalam pelaksanaan anggaran. Pembekalan tersebut diberikan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Kepri di Aula Kantor Gubernur Kepri, Rabu (24/2/2016) pagi.

Acara pembukaan pembekalan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kepri HM Sani dan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri Andar Perdana Widiastono.

Pada acara itu, baik Sani maupun Andar meneguhkan para KPA dan PPTK untuk tidak takut melaksanakan anggaran yang diberikan.

“Saya berharap supaya tidak ada lagi yang ragu-ragu melaksanakan program kerjanya. Karena dari awal pelaksanaan, kita sudah dikawal oleh aparat hukum. Dalam perjalanan pun kita akan diberi arahan,”ungkap Sani meneguhkan para pejabatnya.

Gubernur menegaskan bahwa selama ini program kerja sudah dijalankan secara baik oleh para pejabatnya. Namun demikian, pelaksanaan program kerja itu belum dilaksanakan secara efektif dan optimal. Karena itu, para pejabat Pemprov Kepri terus diberi pembekalan agar lebih efektif dan bersih dalam bekerja.

“Saya tidak menjamin bersih 100 persen. Tetapi setidaknya kasus-kasus pelanggaran hukum bisa dikurangi dan bahkan ditiadakan,” harap Sani.

Sementara itu, Andar sendiri mengakui bahwa sampai saat ini masih ada pejabat yang takut melaksanakan program kerja. Hal tersebut didasarkan pada kecemasan akan jeratan kasus yang membuat mereka harus berhadapan dengan pihak penegak hukum.

Hal lain yang membuat para pejabat tidak melaksanakan program kerja adalah keterlambatan petunjuk teknis, ada intervensi dari pihak lain, ragu-ragu ambil keputusan dan lain-lain.

“Jangan takut untuk melaksanakan program. Pejabat pembuat komitmen (PPK) harus terjemahkan proyek baik APBD maupun APBD,” pesan Kajati Kepri tersebut (Sumber Kepriprov.go.id)