Admin Website
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pemprov Kepri tahun anggaran 2019, mengalami kenaikan sebanyak Rp 421 Miliar dibandingkan dengan APBD 2018. “Total struktur APBD 2019 naik sebesar Rp 421,278 miliar dari jumlah APBD (termasuk ABDP) 2018 yang sebesar Rp 3,238 Triliun. Maka APBD 2019 menjadi Rp 3,659 Triliun,” sebut Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak … Info Selanjutnya…
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terpaksa melakukan rasionalisasi anggaran kegiatan tahun ini lantaran karena terjadi defisit anggaran. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kepri, Naharudin, di Tanjungpinang, Jumat, mengatakan, efisiensi kegiatan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Sampai sekarang belum diketahui rasionalisasi anggaran itu mempengaruhi kegiatan apa. “Kegiatan yang dilaksanakan tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Ini akan … Info Selanjutnya…
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri Ayub mengatakan, Pemprov Kepri sudah menyelesaikan Dana Tunda Salur (DTS) Tahun 2017 ke Pemko Tanjungpinang. Proses pembayaran sudah dilakukan pada 5 Juni 2018 lalu. ”Khusus untuk DTS Triwulan IV Tahun 2017 sudah kita selesaikan pada 5 Juni 2018 lalu,” ujar Ayub menjawab pertanyaan Batam Pos, … Info Selanjutnya…
JAKARTA (HAKA) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melantik Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri sisa masa jabatan 2016-2021 di Istana Negara, Selasa (27/3/2018) sekitar pukul 14.00. Prosesi pelantikan tersebut, diawali dengan penyerahan petikan Surat Keputusan Presiden Nomor 44/W Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021. Isdianto yang waktu itu … Info Selanjutnya…
JAKARTA – Persoalan pensiun ASN saat ini mendapatkan perhatian banyak pihak. Beberapa waktu lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, menyampaikan bahwa ke depan pola pendanaan pensiun akan berubah dari skema pay as you go ke fully funded. “Pak Menpan sudah menjelaskan bahwa dengan skema fully funded, ASN akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Di sisi … Info Selanjutnya…
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI tahun anggaran 2016. Predikat WTP ini merupakan yang ke-7 kalinya diraih Pemprov Kepri secara berturut-turut sejak tahun 2010. Predikat WTP ke-7 diserahkan langsung oleh Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar saat menghadiri Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil … Info Selanjutnya…
TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun secara resmi melantik DR. H. TS Arif Fadillah, S.Sos, M.Si sebagai Sekertaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Senin (10/10) di Gedung Daerah, Tanjungpinang. Kepada Sekdaprov Kepri yang baru dilantik Gubernur menyampaikan selamat bekerja. Dan pihak keluarga agar senantiasa memberikan dukungan maksimal selama TS Arif Fadillah menjalankan tugas. Sehingga … Info Selanjutnya…
Berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Terhadap APBD Kepri Tahun Anggaran 2015, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP ini disampaikan langsung Ketua BPK RI Harry Azhar Aziz kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Pimpinan DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH dalam sidang Paripurna Istimewa Penyerahan Laporan … Info Selanjutnya…
Kerja Keras Wujudkan Janji Gubernur Nurdin Basirun siap bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepri. Nurdin juga akan terus mendekatkan diri dengan rakyat, menjemput masalah dan menguraikannya. “Kita harus kerja keras, apalagi sudah dapat pesan dari Presiden,” kata Nurdin Basirun, sesaat setelah selesai prosesi pelantikan dirinya sebagai Gubernur Kepulauan Riau periode 2016-2021 oleh Presiden Joko … Info Selanjutnya…
Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS yang rencananya akan diberikan pada bulan Juli 2016, akan diberikan kepada seluruh PNS, TNI, POLRI, penerima pensiun, penerima tunjangan, kepala daerah hingga Menteri. Kalau THR untuk aparatur yang masih aktif sebesar 100% gaji pokok, untuk penerima pensiun tunjangan, nilainya hanya 50% dari pensiun/tunjangan pokok pada bulan … Info Selanjutnya…