Mendagri: Baru 33 persen LPJ keuangan daerah benar

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mencurigai masih banyak potensi penyimpangan anggaran di daerah. Hal lantaran dari sekian banyak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan daerah yang diterima Kemendagri, baru 33 persen yang dinyatakan benar. “LPJ daerah baru 33 persen yang benar. Ini potensi (penyimpangan),” ujar Tjahjo dalam rapat koordinasi nasional dengan gubernur seluruh Indonesia di kantornya, Jakarta, Selasa … Info Selanjutnya…

Cara Penghitungan PPh Pasal 21 Terbaru

Oleh Moh. Makhfal Nasirudin, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Seperti yang telah kita ketahui, mulai bulan Januari 2013, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 24.300.000,00 atau setara dengan Rp 2.025.000,00 per bulan. Dengan adanya perubahan itu, tatacara penghitungan PPh Pasal … Info Selanjutnya…

Presiden wajibkan daerah bentuk layanan satu atap

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu satu tahun bagi seluruh pejabat daerah untuk mempersiapkan layanan satu atap atauone stop service guna meningkatkan kinerja pemerintah. “Saya sudah melihat di provinsi one stop service banyak yang sudah siap. Tapi masih banyak yang belum. Mulai tahun depan akan kita berikan waktu setahun, setelah itu tidak ada waktu lagi,” kata Presiden saat … Info Selanjutnya…

Pusat-Daerah Harus Bekerja Sinergis

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengingatkan seluruh gubernur untuk menjalin sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah. Melalui sinergi tersebut, pem­bangunan pun tidak jalan sen­diri-sendiri. “Tugas pemerin­tah pusat dan para menteri ada­lah Bekerja secara sektoral, ada pertanian, pendidikan, eko­nomi, perdagangan. Tapi sekto­ral itu tentu ditempatkan di … Info Selanjutnya…