Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari sektor minyak dan gas ( Migas) yang diterima daerah seperti Provinsi Kepri salah satunya, mengalami pasang surut atau naik turun. Contoh DBH pajak penerimaan 2 tahun terakhir yakni 2014 Kepri masih menerima 203 miliar, turun menjadi 165 miliar pada 2015 lalu. Kondisi inilah yang terus kita terima serta hadapi di daerah.
Meski begitu kita berharap agar setiap tahun DBH yang kita terima terus meningkat, harap Kepala Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Kepri Mirza Bahtiar mewakili Gubernur Kepri saat menerima Kunjungan Kerja Sepesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Kepri bertempat di Swiss Bell Hotel Harbour Bay Batam, Kamis (25/2/2016).
Atas kondisi tersebut, sebanyak 6 anggota Komisi XI DPR RI yang dipimpin Ketua Rombongan Jon Erizal memaklumi atas situasi seperti yang terjadi sekarang ini. Dan kehadirannya memang dalam rangka mencari masukan termasuk mencari formula atas pembagian DBH kedepannya. Karena tidak jarang ditemui, banyak objek usaha yang keberadaannya di daerah, namun berkantor di pusat seperti Jakarta. Secara otomatis penerimaan pajak penghasilan dari badan usaha masuk ke pusat.
“Ini yang akan kita cari solusinya kedepan, agar kondisi seperti ini tidak terus terjadi, ” jelas Jon Erizal.
Tidak itu saja, kehadirannya juga secara langsung ingin membantu bagaimana daerah bisa mendapatkan potensi DBH lebih besar lagi. Tapi dengan catatan ada data yang diserahkan secara riil kepada kita dewan ini, seberapa banyak perusahaan yang beroperasi di daerah, namun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak di daerah, karena perusahaannya berkantor di pusat, tambah anggota Komisi XI lainnya Kardaya Warnika.
Namun sayang dari diskusi ini, kami rasa-rasanya tidak mendapatkan data-data yang kami inginkan, sayangnya. Padahal kami sebelumnya mendapatkan informasi dan data lengkap saat kami kunjungan kerja ke Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, tambah anggota Komisi XI lainnya Bin Bunyamin.
Meski begitu, kita akan semakisimal mungkin membantu agar kedepan daerah-daerah bisa menerima DBH dengan seadilnya.
Selain dari Pemerintah Provinsi Kepri yang diwakili Inspektorat Daerah Provinsi Kepri Mirza Bahtiar, hadir juga dari BP Batam Istono, Kanwil Pajak Kepri, hadirin dan undangan lainnya. (Sumber : kepriprov.go.id)