APBD-P Kepri 2019 disahkan sebesar Rp3,833 triliun

DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kepri tahun 2019 sebesar Rp3,833 triliun dalam rapat paripurna terbuka di sekretariat DPRD Kepri, Pulau Dompak, Jumat (23/8). Angka APBD-P tahun 2019 sebesar Rp3,833 triliun ini lebih besar dari APBD murni yang sebelumnya sebesar Rp3,659 triliun atau naik sebesar 4,76 persen. … Info Selanjutnya…

Gubernur Mengadu ke Tim Banggar DPR RI

Gubernur Kepulauan Riau H.Muhammad Sani mengadu kepada tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait dana transfer pusat ke Daerah yang dinilai belum begitu menguntungkan bagi daerah, terutama bagi Provinsi Kepri. Hal ini disampaikan Gubernur Kepri M Sani dalam acara pertemuan dengan tim Banggar DPR RI di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (2/3/2016). Diantara yang disampaikan Gubernur … Info Selanjutnya…

Bantuan Uang Muka KPR

Bantuan Uang Muka KPR Bantuan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah manfaat yang diberikan kepada PNS dalam rangka memenuhi uang muka pembelian rumah yang dilakukan melalui fasilitas KPR. PERSYARATAN UMUM  PNS Aktif Golongan I s/d Golongan III.  PNS dengan Masa Kerja paling singkat 5 Tahun.  Belum pernah memanfaatkan layanan Bantuan BAPERTARUM-PNS.  Belum memiliki rumah. … Info Selanjutnya…

Jokowi Minta Postur APBD Diubah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan gubernur se-Indonesia untuk melakukan rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kabinet Kerja 2014 di Istana Negara, Selasa (4/11). Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi meminta seluruh gubernur untuk mengecek posturAPBD di provinsinya masing-masing. Menurut Jokowi, dari data APBD yang ia teliti, banyak daerah memiliki anggaran tidak proporsional. Ia menyebut, rata-rata daerah memiliki anggaran … Info Selanjutnya…

Daerah Wajib Berhemat

Kemeneterian Dalam Negeri (Kemendagri) tancap gas untuk menghemat anggaran. Bukan hanya anggaran Kementerian yang dikencangkan, 34 provinsi dan 523 kabupaten/kota juga diminta untuk berhemat. Pengeluaran yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat diminta untuk ditunda. Mendagri Tjahjo Kumolo mencontohkan beberapa anggaran yang bisa dikepras. Salah satunya adalah pengadaan mobil dinas untuk satuan kerja perangkat dinas serta … Info Selanjutnya…

Mendagri: Baru 33 persen LPJ keuangan daerah benar

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mencurigai masih banyak potensi penyimpangan anggaran di daerah. Hal lantaran dari sekian banyak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan daerah yang diterima Kemendagri, baru 33 persen yang dinyatakan benar. “LPJ daerah baru 33 persen yang benar. Ini potensi (penyimpangan),” ujar Tjahjo dalam rapat koordinasi nasional dengan gubernur seluruh Indonesia di kantornya, Jakarta, Selasa … Info Selanjutnya…

Cara Penghitungan PPh Pasal 21 Terbaru

Oleh Moh. Makhfal Nasirudin, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Seperti yang telah kita ketahui, mulai bulan Januari 2013, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 24.300.000,00 atau setara dengan Rp 2.025.000,00 per bulan. Dengan adanya perubahan itu, tatacara penghitungan PPh Pasal … Info Selanjutnya…

Pusat-Daerah Harus Bekerja Sinergis

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengingatkan seluruh gubernur untuk menjalin sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah. Melalui sinergi tersebut, pem­bangunan pun tidak jalan sen­diri-sendiri. “Tugas pemerin­tah pusat dan para menteri ada­lah Bekerja secara sektoral, ada pertanian, pendidikan, eko­nomi, perdagangan. Tapi sekto­ral itu tentu ditempatkan di … Info Selanjutnya…