GAJI KE-13 DAN THR PNS DIATUR DENGAN PP

Untuk pertama kalinya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR), atau yang sering disebut dengan Gaji ke-14. Hal itu akan menjadi jelas setelah terbitnya peraturan pemerintah (PP) mengenai kedua hal tersebut di atas. Saat ini, Rancangan RPP tentang Pemberian THR Tahun Anggaran 2016 dan RPP tentang Pemberian Gaji Ke-13 sedang … Baca Selengkapnya

Para Pejabat Pemprov Kepri Ikuti Pembekalan Penggunaan Anggaran

Seluruh pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri yang berperan sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) mengikuti pembekalan dalam pelaksanaan anggaran. Pembekalan tersebut diberikan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Kepri di Aula Kantor Gubernur Kepri, Rabu (24/2/2016) pagi. Acara pembukaan pembekalan tersebut dibuka langsung … Baca Selengkapnya

Wagub Ingin Pegawai Pemprov Lebih Disiplin

Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun meminta agar ada mushalla di Gedung A kantor Pemerintah Provinsi Kepri Dompak. Hal ini dia utarakan ketika memimpin apel pagi, Rabu (2/3/2016). Melalui dari Mushalla dan pelaksanaan shalat berjamaah, Nurdin ingin membangun disiplin para pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, yakni dengan shalat lima waktu dan tepat waktu. Hal ini terutama … Baca Selengkapnya

Sani – Nurdin Dilantik Oleh Presiden

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Drs. H. Muhammad Sani dan DR.H. Nurdin Basirun, S. Sos, M.Si resmi dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk masa jabatan 2016-2021 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/2/2016). Pelantikan Muhammad Sani dan Nurdin Basirun disejalankan dengan pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dari tujuh Provinsi di Indonesia … Baca Selengkapnya

Kenalkan, Inilah Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana

Agung Mulyana Jumat pagi tadi resmi sebagai Penjabat Gubernur Kepri.  Lantas, siapakah Agung Mulyana? Saat ini agung merupakan pejabat eselon I di Kemendagri. Jabatannya adalah direktur jenderal administrasi kewilayahan. Sebelum menjadi dirjen, Agung pernah dipercaya menempati posisi Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dilahirkan di … Baca Selengkapnya

Gubernur Serahkan DPA APBD Kepulauan Riau senilai 3,7 Trilyun kepada SKPD

apbd kepri 2015

Gubernur Kepri, H Muhammad Sani membagi-bagikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015 sebesar Rp 3.685.455.273.330 kepada 36 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kepri sebagai penerima Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). Tahun anggaran 2015 ini, Pemprov Kepri menargetkan penyelesaian 1.964 kegiatan. ”Empat tahun telah berlalu, dan ini masuk tahun kelima kepemimpinan Duo HMS. Sisa … Baca Selengkapnya

Laporan Keuangan Pemprov. Kepri Tahun 2012 Raih Opini WTP dari BPK RI

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini WTP tersebut merupakan perolehan untuk ketiga kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2010, 2011 dan 2012. hasil ini disampaikan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepri Drs. Parna, MM pada saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Prov. Kepri dengan agenda Penyampaian Laporan … Baca Selengkapnya

APBD Kepri 2015 Capai Rp 3,6 Triliun

Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepri sedang menyusun Rancangan APBD Kepri 2015. Sementara ini, nilai RAPBD Kepri 2015 sekitar Rp 3,6 tiliun. Naik sekitar Rp 105 miliar dibandingkan APBD Kepri 2014 sebesar Rp 3,495 triliun. Kepala Bappeda Provinsi Kepri Drs Naharuddin MTp mengatakan, pembahasan yang dilakukan eksekutif dalam tahap finalisasi. Dalam waktu dekat Pemprov Kepri … Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Postur APBD Diubah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan gubernur se-Indonesia untuk melakukan rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kabinet Kerja 2014 di Istana Negara, Selasa (4/11). Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi meminta seluruh gubernur untuk mengecek posturAPBD di provinsinya masing-masing. Menurut Jokowi, dari data APBD yang ia teliti, banyak daerah memiliki anggaran tidak proporsional. Ia menyebut, rata-rata daerah memiliki anggaran … Baca Selengkapnya