Sah, Isdianto Menyandang Jabatan Wagub Kepri

JAKARTA (HAKA) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melantik Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri sisa masa jabatan 2016-2021 di Istana Negara, Selasa (27/3/2018) sekitar pukul 14.00.

Prosesi pelantikan tersebut, diawali dengan penyerahan petikan Surat Keputusan Presiden Nomor 44/W Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021.

Isdianto yang waktu itu mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB), dilantik setelah Presiden Joko Widodo melantik hakim konstitusi Arief Hidayat.

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya,” ujar Isdianto mengikuti ucapan Presiden Jokowi.

Rohaniawan tampak memegang Alquran di atas kepala Isdianto. Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan acara penandatanganan berita acara pelantikan disaksikan Presiden Jokowi.

Ditemui usai dilantik, Isdianto kembali menegaskan komitmennya untuk segera menyatu dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun menjalankan roda pemerintahan. Tak hanya Itu, setiap tugas yang didelegasikan kepadanya, akan dilaksanakan sebaik mungkin. “Insyallah, akan Saya kerjakan dengan sebaik mungkin,” katanya.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengaku gembira dengan paripurnanya proses pelantikan Wagub Kepri. Kedepan, tugas berat sudah menanti Wagub terpilih. Salah satunya untuk segera mengakselarasi pembangunan dan meningkatkan ekonomi Kepri.

“Dengan sudah lengkapnya struktur pemerintahan Kepri, saatnya kita bekerja membangun,” kata Jumaga.

Isdianto dilantik menjadi Wakil Gubernur Kepri keempat sepanjang sejarah perjalanan Provinsi Kepri. Adapun tiga Wakil Gubernur Kepri antara lain, Muhammad Sani, Soerya Respationo dan Nurdin Basirun. (kar/humas dprd kepri)

Sumber Berita dan Foto : https://www.hariankepri.com/sah-isdianto-menyandang-jabatan-wagub-kepri_

Skema Pensiun ASN Masih Dalam Pembahasan

JAKARTA – Persoalan pensiun ASN saat ini mendapatkan perhatian banyak pihak. Beberapa waktu lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, menyampaikan bahwa ke depan pola pendanaan pensiun akan berubah dari skema pay as you go ke fully funded.

“Pak Menpan sudah menjelaskan bahwa dengan skema fully funded, ASN akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Di sisi yang lain keuangan negara juga tidak terbebani,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman, di Jakarta, Jumat (09/03).

Disampaikan bahwa melalui skema pendanaan fully funded, ASN sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja sama-sama mengiur. Adapun kalau skema pendanaan sebelumnya (pay as you go), yang mengiur adalah ASN, sedangkan pemerintah memberikan subsidi pada saat ASN pensiun.

“Terkait rencana penerapan skema fully funded tersebut, besaran iurannya masih dalam pembahasan. Masih dilakukan penghitungan bersama Kementerian Keuangan. Jadi angka 10 % sampai 15 % itu baru angka simulasi untuk besaran iuran ASN dan pemerintah. Bukan pemotongan,” ungkap Herman.

Herman menegaskan bahwa dengan diberlakukannya UU ASN, maka manajemen dan kebijakan ASN, termasuk dalam pemberian pensiun berbasis sistem merit. “Pemerintah akan mengkajinya secara seksama dalam koridor sistem merit. Apabila nanti datanya sudah valid, akan segera kami informasikan,” pungkasnya. (HUMAS MENPANRB)

Sumber Berita dan Gambar : www.menpan.go.id

Kepri Terima Hasil Laporan Keuangan WTP Ke-7

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI tahun anggaran 2016. Predikat WTP ini merupakan yang ke-7 kalinya diraih Pemprov Kepri secara berturut-turut sejak tahun 2010.

Predikat WTP ke-7 diserahkan langsung oleh Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar saat menghadiri Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri Ta 2016 Kepada Gubernur Kepri Dan DPRD Provinsi Kepri, Selasa (30/5) di ruang sidang utama kantor DPRD, Dompak, Tanjungpinang.

 

Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun mengatakan mempertahankan Opini WTP di Tahun 2016 merupakan prestasi yang sangat membanggakan, namun bukan berarti ini sebuah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan di Provinsi Kepri yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulaun Riau.

“Seperti kita maklumi bersama, seiring dengan bergulirnya reformasi birokrasi pun dengan tingginya harapan masyarakat akan terselenggaranya pemerintahan yang baik maka seluruh jajaran pemerintahan tanpa terkecuali dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan publik yang profesional, responsif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel ,” ujar Nurdin dalam sambutannya.

Dilanjutkan Gubernur bahwa mempertahankan predikat WTP bukanlah suatu hal yang mudah, Pemerintah Provinsi Kepri telah bekerja Keras melakukan perbaikan dalam pengelolaan data dan proses penyusunan laporan keuangan antara lain; Meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal di setiap jenjang organisasi; Meningkatkan kualitas SDM yang terkait pengelolaan keuangan; Perbaikan pengelolaan dan pengembangan pusat data elektronik; dan Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

“Laporan hasil pemeriksaan merupakan progress report dalam bentuk laporan kinerja, sekaligus sebagai bentuk nyata upaya menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggungjawab ,” lanjut Nurdin.

Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar juga mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang fleksibel, sebagaimana diketahui untuk setiap tahunnya BPK memeriksa laporan keuangan di 87 instansi pusat dan 549 didaerah.

LHP sendiri merupakan laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan.

“Kepri berhasil mempertahankan predikat opini WTP Menjadi momentun untuk mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan daerah demi mewujudkan good government dan clean government,” ujat Bahrullah.

Dalam pada itu Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak memberikan Apresiasi nya kepada pihak Pemerintah Provinsi Kepri yang telah bekerja keras untuk bisa mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengcualian”. Untuk selanjutnya hasil yang didapat dari pihak BPK RI akan dipelajari oleh DPRD dengan membentuk Tim Pansus untuk melakukan tindak lanjut dan membahas hasil laporan tersebut.

Paripurna sendiri ditutup dengan Penandatanganan berita acara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Gubernur Kepri, Ketua DPRD dan Wakil BPK RI, Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri Riski Faisal, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H. TS. Arif Fadillah, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Riono, perwakilan DPRD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepri, perwakilan FKPD, Anggota Dewan, Eselon II dan III di lingkungan Provinsi Kepri, Tokoh masyarakat dan insan pers.(Aldo/humas)

Sumber : kepriprov.go.id