Daerah Wajib Berhemat

Kemeneterian Dalam Negeri (Kemendagri) tancap gas untuk menghemat anggaran. Bukan hanya anggaran Kementerian yang dikencangkan, 34 provinsi dan 523 kabupaten/kota juga diminta untuk berhemat. Pengeluaran yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat diminta untuk ditunda.

Mendagri Tjahjo Kumolo mencontohkan beberapa anggaran yang bisa dikepras. Salah satunya adalah pengadaan mobil dinas untuk satuan kerja perangkat dinas serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). “Belanja semcam itu harus dikurangi,” ujar Tjahjo di gedung Kemendagri kemarin (3/10).

Penghematan anggaran itu, kata Tjahjo, akan berlaku untuk semua daerah. DKI Jakarta, misalnya, diprediksi hanya untuk satu bidang bisa menghemat Rp 4,7 triliun. “Ini baru Jakarta, belum daerah lainnya,” terangnya.

Soal bagaimana caranya agar setiap daerah patuh untuk melakukan efisiensi, menurut Tjahjo, presiden akan memanggil semua kepala daerah secara bertahap. Presiden akan meminta laporan keuangan masing-masing daerah.

Selain menghemat anggaran, kepala daerah diharapkan bisa memangkas jalur perizinan dan birokrasi sehingga pendapatan daerah juga meningkat. “Untuk kementerian, dilakukan hal yang sama. Bahkan, tidak boleh menambah jumlah pegawai,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Johan mengatakan, seharusnya fasilitas mobil dinas untuk DPRD hanya didapat pimpinan. Anggota DPRD tidak perlu mendapat fasilitas mobil. Namun, kenyataannya, banyak daerah yang memberikan fasilitas mobil kepada anggota DPRD. “Hal semacam inilah yang akan dipangkas,” jelasnya.

Sumber : otda.kemendagri.go.id